JAKARTA, Jaringan Nusantara (JN), organisasi pemuda pro SBY,memprihatinkan bercokolnya politisi-politisi bermasalah di dalam tubuh kepengurusan Partai Demokrat (PD) 2010-2015 yang diumumkan Kamis (17/6) lalu. Karena itu, Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum harus secepatnya mengklarifikasi persoalan hukum yang melibatkan beberapa pengurus inti PD sehingga tidak muncul kesan bahwa para politisi bermasalah itu mencari perlindungan dari kejaran aparat hukum dengan
menjadi pengurus partai pemenang pemilu," tandas Koordinator Pelaksana Jaringan Nusantara, Heru Dharsono dalam siaran persnya.
Heru menyebutkan beberapa nama yang harus diklarifikasi oleh Anas. Pertama, Johny Allen Marbun. Wakil Ketua Umum PD itu masih akan diperiksa KPK berkaitan dugaan kasus suap dana stimulus fiskal 2009 di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, rekan Johny di DPR, Abdul Hadi Djamal (FPAN) bahkan telah divonis tiga tahun penjara dalam kasus yang
sama. Kedua, Bendahara PD, Nazar. Kader PPP yang loncat pagar itu, menurut informasi yang beredar pernah diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan proyek fiktif di sebuah Kementerian.
Kata Heru “Ketiga, Djufri. Walikota Bukittinggi 2005-2010 yang didapuk menjadi Ketua Divisi Dalam Negeri PD, sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Kota Bukittinggi tahun 2007 oleh Kejati Sumatera Barat”. Karena itu, ia menyesalkan Anas yang seolah membiarkan kepengurusannya dipenuhi politisi-politisi ‘ruwet’. Sikap Anas itu dianggapnya seperti menantang keinginan publik. “Jika kepengurusan PD tidak direvisi secepatnya, saya yakin citra PD yang telah dibangun dengan baik oleh SBY akan rusak. Kesolidan partai dalam menghadapi Pemilu 2014 pun
terancam,” lanjutnya.
Padahal, kata Heru, tantangan PD dalam Pemilu depan jauh lebih berat karena PD tak bisa mengandalkan figur lagi lantaran SBY telah menjabat Presiden dua kali. Sebelumnya, JN mengkritik keras keras Kepengurusan PD yang didominasi kelompok Anas. Pasalnya, kepengurusan itu disebut hanya mementingkan kelompok Anas, khususnya koneksi Himpunan Mahasiswa Islam. “Bahkan Nazar yang kader PPP pun bisa menjabat posisi yang sangat strategis,”. Anas dianggap gagal mengakomodasi organisasi-organisasi pendukung SBY, seperti Barindo, JN, Majelis Dzikir Nurussalam, dan lain-lain. “Anas menafikkan peran organisasi-organisasi itu. Ia sepertinya lupa bahwa ketika SBY diserang DPR karena kasus Century, organisasi seperti JN-lah yang berdiri di depan dalam membela SBY. Anas sendiri, yang saat itu menjadi Ketua Fraksi PD, justru gagal dalam melakukan lobi parlemen,”. www.kompas.com